Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah diminta memiliki strategi jitu ditengah rendahnya APBD Kabupaten Mamuju Tengah.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Mamuju Tengah DR. H. Arsal Aras pada Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024, Senin (27/3/2023).
Arsal berharap, proses Musrenbang mulai tingkat paling bawah sampai tingkat nasional, DPRD bisa ikut serta didalamnya, untuk dapat memantau bagaimana proses pengusulan-pengusulan berasal dari bawah.
Dari pemaparan Kepala Balitbang Mateng, kata Arsal, ternyata usulan Musrenbang Kecamatan itu minimum sekitar Rp 300 milyar itu di Kecamatan Tobadak, kemudian maksimalnya di Rp 800 milyar ada di Kecamatan Karossa, kalau dirata ratakan mungkin Rp 500 milyar di kali lima Kecamatan hasilnya 2,5 triliun.
“Mencermati APBD Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2023 ini hanya kurang lebih Rp 600 milyar, tentu harus memiliki strategi dalam menyusun APBD kita untuk tahun 2024,” ujarnya.
“Saya meyakini betul angka fiskal kita tidak begitu besar, ditambah belanja pegawai kita tahun ini masih ada penerimaan P3K yang cukup besar, saya melihat APBD kita sejak tahun 2019 itu mengalami penurunan, Apalagi saat ini APBD kita itu masih terkadang menyesuaikan instruksi pusat. Yang pasti kita selalu diarahkan bagaimana pemulihan ekonomi paska pendemi termasuk infrastruktur kesehatan,” sambungnya.
Dengan melihat angka angka tersebut, Arsal berharap pemerintah daerah memiliki strategi yang jitu, dananya kecil tetapi progres pembangunannya kedepan kelihatan.
Apalagi di tahun 2024 kata Arsal, ada pilkada yang menyerap anggaran begitu besar, ditambah lagi Kabupaten Mamuju Tengah menjadi tuan rumah Porprov tahun 2026, dimana pembangunan kesiapannya di tahun 2024.
